Serap Langsung Masukan Masyarakat, Walikota Dialog Terbuka dengan Ketua RT di Bontang Barat

KLIKKALTIM - Walikota Bontang, Basri Rase, memimpin dialog terbuka yang melibatkan puluhan Ketua RT dari seluruh Kecamatan Bontang Barat. Acara yang diselenggarakan di Pendopo Rujab Walikota Rabu (26/6) ini bertujuan untuk mempererat komunikasi antara pemerintah kota dengan masyarakat, khususnya melalui perwakilan RT.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, serta anggota Forkopimda dan Kepala OPD beserta delegasinya. Menurut laporan Camat Bontang Barat, Ida Idris, dialog ini menjadi wadah penting untuk menyampaikan aspirasi langsung dari tingkat RT kepada pemerintah.

Sebanyak 93 Ketua RT hadir dalam dialog ini, mewakili 12 RT dari Kelurahan Kanaan, 30 RT dari Kelurahan Telihan, dan 51 RT dari Kelurahan Belimbing. Dalam sambutannya, Camat Ida Idris mendorong agar para Ketua RT proaktif dalam menyampaikan kritik yang membangun demi kemajuan Kota Bontang.

Walikota Basri Rase dalam pidatonya menekankan pentingnya komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat, namun ia juga mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah tidak disuarakan melalui media sosial. "Kritik yang konstruktif harus disampaikan secara langsung kepada pihak yang berwenang, untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam pembangunan," ujarnya.

Dialog terbuka dipandu oleh Asisten Administrasi Umum, Ahmad Suharto, yang memfasilitasi pertanyaan dari para Ketua RT. Enam Ketua RT langsung menyoroti berbagai masalah seperti silva anggaran, tempat parkir Damkar di Telihan, serta kekurangan lahan pemakaman umum. Salah satu sorotan utama datang dari Ketua RT Kelurahan Telihan, yang mengusulkan pemekaran wilayah untuk menangani pertumbuhan populasi yang cepat.

Ketua RT dari Kelurahan Belimbing juga menyuarakan kekhawatirannya terkait manajemen Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah yang kurang memadai di wilayahnya. Herdi, salah seorang Ketua RT, mengeluhkan kapasitas TPS yang sering kali tidak mencukupi, menyebabkan kepadatan sampah di lingkungan tersebut.

Menanggapi permasalahan tersebut, Walikota memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah di BTN PKT minimal dua kali seminggu, guna mengurangi masalah tersebut.

Para Ketua RT juga mengusulkan berbagai fasilitas seperti laptop untuk mendukung pelayanan mereka, pengadaan kursi, CCTV, dan Balai Pertemuan Umum sebagai sarana untuk memperkuat komunitas setempat.

Dialog ini diakhiri dengan komitmen dari Walikota dan jajarannya untuk terus berkomunikasi dan bekerja sama dengan masyarakat melalui perwakilan RT, guna menjaga tata kelola kota yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan berakhirnya dialog ini, harapan tertuju pada implementasi solusi konkret atas permasalahan yang telah disoroti, sebagai langkah nyata menuju kemajuan bersama Kota Bontang. (adv)