Sehari Setelah Ditertibkan; Pedagang Masih Gelar Dagangan di atas Trotoar, Tak Ada Satpol PP

BONTANG- Sehari pasca ditertibkan pedagang di Jalan KS Tubun masih menggelar dagangannya di atas trotoar pada Kamis (21/8/2025) pagi. 

Dari pantauan Klik Kaltim, di sepanjang Jalan tersebut tidak nampak terlihat petugas Satpol-PP. Padahal pasca ditertibkan tim tingkat Kota Bontang berjanji akan dilakukan pengawasan. 

Pedagang menganggap penertiban kemarin hanya untuk membersihkan tenda yang membentang di atas trotoar. Sementara alasan gelar barang dagangannya di atas trotoar sebab tempat usaha tidak cukup atau kecil. 

"Yang di pajang hanya sayur di tempat saja. Itu juga kalau hujan kami bawa masuk. Didalam tidak cukup," ucap pedagang yang enggan disebutkan namanya. 

Mengkonfirmasi hal itu Asisten II Pemkot Bontang Lukman mengaku heran. Pedagang tidak jera atas tindakan penertiban. 

Rencananya dalam waktu dekat akan melakukan rapat evaluasi. Untuk mencarikan solusi agar pedagang bisa tertib dalam mentaati Perda. 

"Itu sudah masih ada yang nekat. Kami akannrapat evaluasi yah," ucap Lukman. 

Sebelumnya diberitakan, Petugas gabungan menertibkan paksa lapak pedagang yang berjualan di atas trotoar di Kawasan Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin), Rabu (20/8/2025) pagi. 

Penertiban dipimpin Asisten II Perekonomian Pemkot Bontang Lukman. Sebanyak 303 personil dikerahkan untuk melakukan penindakan. Tim dipecah menjadi 7 untuk menertibkan pedagang di sepanjang Jalan KS tubun, Ir Juanda, dan Sam Ratulangi. 

Pemkot Bontang mencatat ada 84 lapak yang masih membandel dan nekat berjualan di atas trotoar. Sebenarnya,  pedagang sudah diberikan peringatan untuk tidak berjualan di atas trotoar. Mereka diberikan Waktu selama 9 hari untuk merapikan atau membongkar lapak secara mandiri.

Namun hingga masa toleransi itu habis, masih banyak oknum pedagang yang mbalelo. Maka dari itu petugas membongkar sejumlah tenda lapak yang masih berada di area trotoar. 

aktivitas pedagang di atas trotoar melanggar Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.