Rujab Dibongkar Didirikan Hotel Mewah Dinilai Sembrono; Wawali : Saran Kami Tampung

BONTANG- Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menanggapi dingin penilaian pengamat atas rencana pembangunan hotel bintang 5 di kawasan Rumah Jabatan (Rujab) kepala daerah. 

Politisi Gerindra ini mengatakan, asumsi dari pengamat akan menjadi pertimbangan dirinya dan wali kota untuk menentukan arah kebijakan publik. Pun, rencana bangun hotel akan membuka komunikasi kepada semua pihak. 

Pria yang akrab disapa AH ini mengatakan, alasan pembangunan hotel karena banyak tamu-tamu penting dari luar tak bisa berlama-lama di Bontang karena penginapan tersedia masih minim. 

"Ini masukan dan kami tampung. Tapi tidak mungkin kami bekerja tanpa arah. Semua tersistem. Kajian akan disusun juga," ucap Agus Haris kepada Klik Kaltim, Senin (4/8/2025). 

Lebih lanjut, tuntutan peningkatan kualitas hotel di Bontang cukup mendesak apalagi sejumlah agenda besar seperti pembangunan Tol Samarinda - Bontang bakal dibangun. Nantinya, akan mengundang wisatawan berlibur ke Bontang. 

Di samping itu, Pembangunan hotel juga dinilai memiliki banyak keuntungan. Serapan tenaga kerja akan lebih banyak. Kemudian road map pariwisata juga akan berjalan berdampinhan. 

"Kalau ada sudah itu tol lebih banyak lagi alasan warga ke Samarinda. Di sana semua tersedia. Bahkan orang rela habiskan uang hanya untuk menginap di botel berbintang," sambungnya. 

Sebelumnya diberitakan, Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Mulawarman Alberto Noviano Patty menerangkan, pemerintah tak bisa serta merta mengubah aset milik daerah menjadi kawasan komersil (hotel mewah) dikelola swasta.

"Perubahan peruntukkan aset itu ada prosesnya. Tidak datang secara begitu saja. Upaya mengubah fungsi rumah jabatan menjadi hotel adalah bagian dari transformasi aset negara menjadi objek investasi publik," ucap Alberto Noviano Patty kepada Klik Kaltim. 

Lebih lanjut, urgensi pembangunan hotel juga tak jelas. Atas alasan, malu karena tamu tak bisa menginap di hotel bintang bukan argumentasi yang bisa dibenarkan. 

Sebab, kunjungan tamu hanya momentum saja. Sedangkan, hotel itu bisnis berkelanjutan dan terus menerus yang harus bertahan menjaga kesehatan keuangannya. 

Menurut, Alberto masyarakat harus dilibatkan dalam penentuan kebijakan publik kepala daerah khususnya pembongkaran rumah jabatan ini. Uji publik harus digelar secara inklusif dan terbuka.