Punya Kualitas Mumpuni, Pekerja Lokal Harus Diberdayakan di Pembangunan Pabrik Soda Ash

Bontang - Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Pabrik Soda Ash di Kawasan Industri Estate yang digagas oleh Pupuk Kaltim.

Meski menyambut baik proyek nasional tersebut, politisi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal sejak tahap awal pembangunan.

Menurut Winardi, kehadiran pabrik Soda Ash pertama di Indonesia akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Bontang. Namun, ia mengingatkan bahwa investasi besar semacam ini harus memberikan dampak nyata bagi warga setempat.

“Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Proyek ini memang monumental, tapi manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat Bontang,” ujar Winardi usai rapat bersama pihak perusahaan, Senin (16/6/2025).

Ia juga menyoroti perlunya transparansi dalam setiap tahapan perencanaan proyek, terutama menyangkut perekrutan tenaga kerja dan keterlibatan kontraktor lokal.

Menurutnya, keterbukaan merupakan hal penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap investor yang berinvestasi di daerah.

“Jangan sampai muncul kesan proyek ini dijalankan secara tertutup. Kita sudah punya Perda Nomor 10 Tahun 2018 yang mengatur soal tenaga kerja lokal, minimal 75 persen harus berasal dari Bontang. Itu harus ditegakkan,” tegasnya.

Selain tenaga kerja, Winardi juga mendesak perusahaan agar memberikan ruang sebesar-besarnya bagi pengusaha lokal untuk menjalin kemitraan.

Ia menyebut, banyak kontraktor lokal yang telah membuktikan kemampuan menangani proyek-proyek besar, bahkan sampai di luar daerah.

“Sumber daya kita tidak kalah. Mereka punya pengalaman dan memahami karakteristik daerah ini lebih baik dibanding pihak luar. Itu adalah keunggulan yang patut dipertimbangkan,” jelasnya.

Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha lokal bukan semata urusan emosional, melainkan bagian dari etika berbisnis yang sehat dan berkeadilan.

“Yang terpenting adalah objektivitas dan keterbukaan dari perusahaan. Kalau pengusaha lokal memenuhi syarat, jangan disingkirkan. Biarkan mereka berkompetisi secara adil,” tutup Winardi. (adv/ra)