Pro Kontra Penutupan Galian C Bontang; Dewan Tawarkan Revisi RTRW

BONTANG- Penutupan galian C ilegal di Bontang Barat menuai pro dan kontra. Di satu sisi pemerintah menegakkan aturan, namun disisi lain memicu penolakan sebagian kelompok masyarakat. 

Anggota Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib menilai, pemerintah harus mencari solusi untuk masalah ini. Walaupun penutupan tambang pasir sesuai aturan, tapi pemerintah perlu mempertimbangkan nasib mereka yang bergantung dari sana, pengusaha, sopir truk hingga warga yang ingin membangun rumah. 

Ditilik dari sisi regulasi, tidak mungkin melakukan galian apapun di lokasi sana karena beririsan dengan Areal Penggunaan Lahan (APL) dan Hutan Lindung (HL). 

Tetapi, Kota Bontang membutuhkan pasokan pasir uruk untuk pembangunan karena banyak wilayahnya berada di daratan rendah. Untuk itu, Politisi Nasdem ini mengusulkan agar pemerintah merevisi Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). 

Dengan perubahan RTRW, lanjut Sahib, pemerintah bisa memberikan kesempatan di wilayah sana untuk tambang pasir. Tetapi, pembukaan lahan di sana harus dikelola bertanggungjawab agar tak merugikan kemudian hari. 

"Kita jangan menutup diri-lah. Kita masih butuh kok pasir uruk, nah cuman harus memperhatikan juga dampak lingkungan," ungkapnya. 

Sahib menilai, apabila izin untuk galian C dilegalkan pemerintah bisa mengontrol eksplorasi di sana. Semisal, mewajibkan untuk reklamasi setelah ditambang. Menurutnya, rakyat juga berhak untuk memanfaatkan tambang bukan hanya korporasi besar. 

"Misalnya kita pasang rambu-rambu, jangan bikin kubangan. Topsoil harus dikembalikan seperti awal jangan dijual juga," bebernya. 

Sebelumnya diberitaka, Petrus dan puluhan rekannya duduk termangu di halaman rumahnya, Kampung Masdarling, di Kelurahan Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Minggu (27/4/2025). Sudah semingguan lebih mereka menganggur sejak Galian C ditutup dua pekan lalu. 

Petrus dan ratusan sopir ini tergabung dalam Persatuan Leveransir Bahan Bangunan (PLBB). Ada 430 anggotanya yang berprofesi sebagai sopir. Hampir semuanya sudah berkeluarga, sejak ditutup otomatis pendapatan mereka megap-megap. 

"Tidak ada pesanan ini. Ada ratusan pengangguran baru kalau begini," ungkap Petrus yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PLBB Bontang saat ditemui di rumahnya.