Pendapatan Asli Daerah Kecil, DPRD Bontang Usul Tarif Parkir Dinaikan

KLIKKALTIM.COM - DPRD Bontang mengusulkan agar tarif parkir segera direvisi sebab dinilai terlalu kecil.

Dari hasil rapat kerja Komisi II DPRD Bontang bersama lintas OPD pengumpul retribusi dan pajak diketahui persoalan pendapatan minim dari parkir karena tarifnya terlalu kecil.

Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam menuturkan, alasannya kecilnya pendapatan dari sektor parkir karena aturan yang digunakan masih regulasi lama dan terlalu kecil.

"Kita akui memang tarif retribusi parkir kita terlalu kecil dan regulasi belum maksimal," ujarnya. Senin (1/3/21).

Berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Bontang nomor 17 tahun 2016 tentang ‘Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir ditepi Jalan' disebutkan bahwa, untuk sekali parkir sepeda motor sebesar Rp 1000.

Sedangkan, mobil jenis, sedan, jeep, minibus, pick-up dan sejenisnya Rp 2000. Sementara itu, kendaraan box dan sejenisnya Rp 3000.

Untuk kendaraan besar seperti bus, truck dan sejenisnya Rp 4000 dan trailer Rp 5000.

Iapun meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mengajukan permohonan kenaikan retribusi dan regulasi yang baru.

"Khusus untuk Dinas Perhubungan segera ajukan permohonan regulasi dan kenaikkan retribusi tentang perparkiran," tegasnya.

Ditambahkan Rustam bahwa pandemi Covid-19 bukan menjadi alasan tidak tercapainya target PAD sektor parkir.

“Ini sudah era digitalisasi pakai sistem parkir yang baik, contohnya gunakan sistem digital,” ungkapnya.

Diketahui tahun 2019 realisasi PAD retribusi parkir mencapai Rp 87 juta, sementara di tahun 2020, realisasinya menurun drastis hanya sebesar Rp 56 juta.