Pemkot Bontang Anggarkan Rp 2,5 Miliar Dinas Luar Negeri, Pokja 30 Anggap Pemborosan

Gemuknya anggaran perjalanan dinas Pemkot Bontang ke luar negeri dikritisi oleh Lembaga Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik Pokja 30 Kaltim. 

Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo menilai perjalanan dinas luar negeri Bontang sangat boros anggaran. Pasalnya pembangunan daerah dinilai lebih penting ketimbang membakar uang untuk perjalanan yang dinilai tidak begitu penting. 

Apalagi, informasi yang didapat lawatan Pemkot Bontang ke luar negeri hanya sebatas menghadiri undangan atau menjadi pembicara. Ditambah lagi rombongan wali kota itu selalu didampingi kepala OPD. 

Dimana perjalanan dinas luar negeri sangat membutuhkan biaya besar. Padahal kehadiran pejabat di dalam kota sangat dibutuhkan. 

"Jangan berdalih sebagai kepala daerah yang terpilih untuk semaunya menggunakan anggaran publik. slsehingga punya kuasa untuk melakukan perjalan keluar negeri demi memenuhi hasratnya untuk liburan tetapi pembiayaannya mereka kesana ditanggung oleh dana publik," ucap Buyung Marajo kepada Klik Kaltim. 

Lebih lanjut Buyung meminta BPK untuk mengaudit  anggaran perjalan dinas Wali Kota Bontang apakah sesuai dengan perencanaan dan peruntukannya.

Kemudian, ternyata ada temuan dan terjadi pemborosan anggaran publik harusnya uang itu harus dikembalikan pada kas daerah.

Menyoal hal itu, Gubernur Kalimantan Timur atau Mendagri harus menegur Wali Kota Bontang. Tujuannya untuk menegur agar Wali Kota Bontang Basri Rase bisa fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Baik secara administratif dan politik untuk mengurus rakyat Kota Bontang. "Apa lagi keluar negeri perlu dana yang tidak sedikit, kalau begini sama saja pemborosan anggaran publik hanya untuk jalan-jalan.  Harus diperiksa dan ditegur sama Pemprov Kaltim atau Kemendagri," sambungnya. 

Buyung sapaan akrabnya menilai anggaran Rp 2,5 miliar bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Baik itu jalan rusak, turap, drainase, atau penanganan banjir. 

Apalagi belum sepenuhnya masyarakat Bontang mendapatkan sarana dan infrastrukturyanh layak. "Kalau dipakai semenisasi jalan bisa lebih baik. Ketimbang dipakai ke luar negeri," pungkasnya