Pembangunan Ruang Kelas di SMPN 1 dan SDN 007 Bontang Utara Molor; Volume Pekerjaan Dikurangi

BONTANG- Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) tahun ini terlambat. Alasannya karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus merevisi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pasir atau tanah uruk. 

Plt Kepala Disdikbud Bontang Saparuddin mengatakan, terdapat 2 proyek pembangunan kelasbaru. Pertama kelanjutan pembangunan RKB di SMP Negeri 1 dengan nilai Rp3,5 miliar. 

Kedua proyek pembangunan di SD Negeri 007 Bontang Utara di Kelurahan Guntung senilai Rp10,7 miliar. Ditambah juga program pematangan lahan senilai Rp3,3 miliar. 

Kemudian proyek pembangunan utilitas SMP Negeri 2 senilai Rp1,4 miliar. "Semua proyek itu sudah tayang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tinggal menunggu saja," ucap Saparuddin kepada Klik Kaltim. 

Lebih lanjut, untuk revisi tanah uruk sebelumnya berkisar diangka Rp350 ribu. Saat ini disesuaikan dengna harga pasokan di tempat legal senilai Rp650 ribu. 

Sebelum berkontrak para penyedia wajib memberikan surat pernyataan wajib mengambil pasokan tanah atau pasir di tempat legal. 

"Hati-hati kalau penyedia melanggar. Karena bisa terjerat hukum. Kami pun juga tidak bertanggung jawab karena harga sudah disesuaikan," sambungnya. 

Imbas dari kondisi ini, proyek terlambat lelang bahkan waktu pengerjaan pun berdampak. Setelah sebelumnya bisa rampung awal Desember namun saat ini bisa molor hingga akhir. 

"Imbas disesuaikan harga. Juga ada evaluasi pada volume pengerjaan," pungkasnya.