Minimalisir Banjir Rob di BK, Dinas PUPR Turunkan Ekskavator Amfibi Normalisasi Sungai

BONTANG- Kendati anggaran penanggulangan banjir rob di Bontang Kuala tak diploting di tahun ini pemerintah berupaya untuk meminimalisir dampaknya dengan normalisasi sungai. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang menurunkan ekskavator amfibi untuk mengeruk badan sungai di Bontang Kuala. Kendaraan alat berat itu sudah diturunkan, Senin (20/1/2025). 

Kabid Sanitasi, Air Minum, dan Sumber Daya Air Dinas PUPRK Bontang Edi Suprapto mengatakan, nantinya eksavator itu akan mengeruk sungai sepanjang 1 kilometer. 

Pengerjaan itu dilakukan secara mandiri menggunakan anggaran normalisasi Sungai Bontang. Penurunan alat ini dilakukan pasca tidak ada penanganan jalan untuk tanggulangi banjir rob. 

"Benar kami turunkan alat keruk sungai. Rencananya kita gali 1 meter sepanjang 1 kilometer," ucap Edi Suprapto kepada Klik Kaltim. 

Proses pengerukan tidak ditarget deadline. Pekerja yang dikerahkan pun dari Tenaga Harian Lepas PUPR Kota Bontang. 

Diharapkan dengan adanya pengerukan ini minimal dampak banjir bisa teratasi sebagian. "Ada THL yang diterjunkan," sambungnya. 

Sebelumnya pada 2023 lalu pengerukan sungai sempat dilakukan oleh Pemprov Kaltim dengan menggandeng Korem 091/Aji Surya Natakesuma. 

Waktu itu pengerukan sungai di dekat laut terbukti mengurangi dampak banjir rob. Setelah 1 tahun ternyata sungai itu kembali mengalami pendangkalan dan perlu dilakukan pengerukan. 

"Dulu sempat ada normalisasi dan sekarang dilakukan lagi tapi pakai dana Pemkot," sambungnya. 

Sebelumnya diberitakan, Warga Bontang Kuala harus bersabar kembali. Sebab, tahun ini tidak ada anggaran untuk penanganan banjir rob seperti yang sudah dijanjikan ke masyarakat. 

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang Anwar Nurddin mengatakan, pembiayaan proyek penanggulangan banjir rob diajukan ke pemerintah pusat atau APBN. 

Menurut Anwar, Jalan Kapten Piere Tendean, Kelurahan Bontang Kuala merupakan aset milik negara. Sehingga, idealnya perbaikan jalan masuk dalam belanja APBN.