Ketatkan Ikat Pinggang, Asumsi APBD Bontang 2026 Turun Rp500 Miliar

BONTANG - Asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 merosot sampai Rp500 miliar. Nilai itu didapat berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD). 

Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengatakan kondisi ini memaksa Pemkot mengetatkan ikat pinggang. 

Namun politisi Golkar ini menegaskan penghematan tidak akan berdampak besar pada pos anggaran perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pengetasan kemiskinan. 

Pemkot lebih memilih memangkas pos anggaran belanja pegawai. Beberapa kegiatan yang disasar adalah rapat rutin atau Bimbingan Teknis.

Neni menjelaskan bahwa penurunan asumsi APBD merupakan imbas program efesiensi dari pemerintah pusat. Kebijakan ini praktis membuat dana transfer dari pusat jauh berkurang.

Persoalan ini tak bisa dicegah sebab saat ini Bontang jauh dari kemandirian fiskal, dan masih  berpangku tangan dari dana dari pusat.

"Ini lah kami, wilayah yang berharap dari dana transfer. Inbasnya beberapa pos belanja akan dihemat. Tapi tidak untuk infrastruktur dan standar pelayanan minimal," ucap Neni kepada Klik Kaltim. 

Kendati demikian, Neni menyampaikan kabar pemangkasan anggaran ini belum final. Sebab informasi dari Pemerintah Pusat pun belum keluar. 

Saat ini Pemkot Bontang hanya akan menghitung rancangan penggunaan anggaran di 2026. Termasuk pembiayaan untuk menjalankan 3 proyek multiyears. 

Walaupun tren keuangan menyusut, Wali Kota Neni mengatakan, pembangunan 3 mega proyek dengan skema tahun jamak atau multiyears contract tetap berjalan. 

Dari catatan Klik Kaltim, Pembangunan Polder di Kelurahan Kanaan senilai Rp 175 miliar, kemudian pembangunan jalan layang atau fly over di Bontang Kuala Rp 200 miliar dan terakhir pembangunan rumah sakit senilai Rp 200 miliar. 

"InsyaAllah tidak terhambat. Mohon doanya untuk Bontang Berbenah," pungkasnya.

Jika dibandingkan dengan asumsi APBDP Bontang 2025 yang tertuang di nota keuangan KUA-PPAS senilai Rp 3,1 triliun, maka proyeksi APBD Bontang 2026 hanya mencapai Rp 2,7 Triliun. (*)