Kecewanya Pemkot Bontang dari Mediasi Kampung Sidrap; Suara Warga Bukan Penentu

BONTANG - Kunjungan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud ke Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur menyisakan kekecewaan bagi Pemkot Bontang. 

Sengketa tapal batas antara Pemkot Bontang dan Pemkab Kutim hingga hari ini rombongan gubernur pulang tak meninggalkan hasil yang memuaskan bagi warga di sana. 

Pemkab Kutim tetap bersikukuh untuk mempertahankan wilayahnya. Walhasil, perundingan hanya menyepakati kedua wilayah untuk tetap tak bersepakat. 

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengaku berat hati membuat berita acara mediasi hasil putusan sela ke Mahkamah Konstitusi. 

Gubernur beranggapan secara geografis Kampung Sidrap lebih cocok di Kota Bontang. Namun fakta itu harus sirna pasca ada Undang-Undang tapal batas. Dimana Kampung Sidrap merupakan wilayah administrasi Kutai Timur. 

"Secara de facto masuk Bontang, tapi de jure yah di Kutim," ungkap Gubernur Rudy, Senin (11/8/2025). 

Gubernur Rudy melanjutkan, hasil dari mediasi ini akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Nanti keputusan apakah Kampung Sidrap masuk Bontang atau Kutim ditetapkan melalui sidang di MK. 

Di lain sisi, Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengaku kecewa dengan prosesi dengar pendapat. Sebab moderator mengizinkan perwakilan warga yang notabene bukan asli dari Kampung Sidrap. 

Mustinya dialog ini menyentuh sampai persoalan pelayanan yang didapat. Kemudian Pemprov bisa mengambil atau menarik kesimpulan dari hasil dialog tersebut. 

"Rupanya sikap yang diambil juga tetap dari kepala daerah masing-masing. Tapi paling tidak Gubernur paham kondisi rill di lapangan," ucap Neni. 

Sedangkan, Wawali Bontang Agus Haris juga menyayangkan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Kalimantan Timur Siti Sugianti yang sempat melontarkan kalimat ketidaknetralan saat diskusi. 

Dimana Siti justru menarasikan warga Kampung Sidrap yang ber KTP Bontang adalah korban. Bahkan lebih parahnya lagi Kabiro Otda itu menyebut soal tapal batas Kampung Sidrap seperti telenovela deama tahun politik. 

"Itu Kabironya tidak netral saya sarankan untuk di copot saja. Warga Sidrap sudah 22 tahun berjuang tapi malah disamakan dengan drama," ucap Agus Haris. 

Belakangan, Kabiro Otoda Pemerintahan Pemprov Kaltim Siti Sugianti menampik dirinya tak netral saat memimpin rapat tersebut. Menurutnya, pejabat Pemprov Kaltim harus memposisikan diri tak memihak siapapun karena menjadi mediator dari 2 wilayah yang bersengketa. (*)