Kabiro Otda Pemprov Kaltim Tak Netral Saat Memandu Diskusi, Agus Haris Protes Keras

BONTANG - Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris tidak bisa menyembunyikan kekesalannya terhadap Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Kalimantan Timur saat ini dijabat oleh Siti Sugianti. Siti dinilai tak netral saat memandu diskusi yang membahas persoalan tapal batas di Kampung Sidrap, Senin (11/8/2025). 

Dalam sesi diskusi yang dihadiri Gunernur Kaltim Rudi Mas'ud tersebut, beberapa kali Agus Haris meminta moderator untuk meralat kalimat yang dianggap merugikan Pemkot Bontang. Sikap ini pin disayangkannya. Karena tidak bisa objektif dalam memandu mediasi.  

Semisal ada pernyataan Siti Sugianti menilai banyak warga Kampung Sidrap yang jadi korban administrasi dari Pemkot Bontang. 

Dimana salah satu warga menilai Bontang terlalu memaksakan aturan dan tidak pro terhadap warga perbatasan. 

"Tolong dikoreksi bu. Jangan bilang korban. Ini bahaya bisa memecah belah" ucap Agus Haris. 

Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan, dalam proses administrasi tidak pernah ada paksaan. Warga mengurus administrasi karena lebih efektif untuk mendapatkan pelayanan.  

Kemudian Agus Haris menilai proses permintaan administrasi KTP tidak bisa ditolak, karena mereka adalah warga negara Indonesia. 

Apalagi sebanyak 7 RT di Kampung Sidrap dari historis masuk wikayah Kelurahan Guntung. Sebelumnya di sana masuk RT 19-25.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mencatat selain 2.297 KTP, mereka juga sudah menerbitkan sebanyak 633 Kartu Identitas Anak (KIA). Di Kampung Sidrap juga terdapat 3.195 jiwa. 

"Yang terdampak itu masyarakat sana. Tidak, bisa mendapatkan pembangunan. Bahkan anggaran stimulan RT juga tidak bisa masuk karena administrasi mereka di Kutim," ucap Agus Haris. (*)