Dana Transfer Menyusut; Neni Putar Otak Anggarkan Pro-RT, Masing-Masing Terima Rp 100 Juta

BONTANG- Postur APBD Bontang di tahun anggaran 2026 diproyeksikan minus Rp 500 miliar. Dampaknya pemerintah harus melakukan rasionalisasi sejumlah pos belanja, salah satunya Program RT. 

Program RT pasangan Neni Moerniaeni dan Agus Haris semula menjanjikan Rp 200 juta ke tiap wilayah. Namun, dengan keuangan daerah yang menyusut belanja untuk RT juga menciut. 

Di tahun anggaran 2026 pemerintah telah menetapkan program RT hanya menerima Rp 49,9 miliar atau masing-masing menerima Rp 100 juta. 

Wali Kota Neni mengaku harus memutar otak untuk mengalokasikan anggaran pro-RT ini. Ia merinci dana kelurahan dialokasikan 5 persen dari APBD atau sekitar Rp 140 miliar. Dari dana itulah program RT dititipkan. 

"Kami sebenarnya ingin Rp200 juta. Tapi karena ada pemangkasan jadi baru Rp100 juta," ucap Neni. 

Lebih lanjut dana RT ini akan dikelola melalui Kelurahan. Uang itu nantinya bisa digunakan untuk pengerjaan fisik. Sesuai urgensi usulan masyarakat. 

Program Pro RT ini juga tidak boleh tumpang tindih dengan alokasi di OPD Teknis. Saat ada program double otomatis dalam sistem akan tertolak. 

"Jadi selain fisik peningkatan UMKM dan ketahanan keluarga juga bisa. Nanti akan spesifik di paparkan karena petunjuj pelaksana dan teknis sudah ada," sambungnya. 

Untuk memastikan program ini berjalan. Pemkot Bontang akan bentuk tim pengawas. Nanti setiap 20 RT akan dikoordinir oleh 1 pengawas.