Anggaran Minim, Tiap Kecamatan hanya Diberi Kuota 1 Usulan Program Prioritas di Musrenbang

BONTANG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Bontang untuk APBD 2027 hanya menghasilkan satu usulan prioritas dari masing-masing kecamatan.

Artinya, Kecamatan Bontang Barat, Bontang Utara, dan Bontang Selatan masing-masing hanya mengusulkan satu program utama yang akan diprioritaskan pada 2027.

Untuk Kecamatan Bontang Utara, usulan prioritas adalah pembangunan jalan masuk menuju Kampung Wisata Bahari di Kelurahan Bontang Kuala.

Sementara itu, Kecamatan Bontang Selatan mengusulkan pembangunan kantor Kelurahan Berbas Pantai. Saat ini, kantor pelayanan publik di wilayah tersebut masih menggunakan bangunan sementara atau menyewa.

Adapun Kecamatan Bontang Barat mengusulkan sejumlah program seperti pembangunan pompa air, pelebaran jalan di Kanaan, serta pembangunan jembatan. Namun, penetapan satu prioritas utama tetap diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang, Syahruddin, mengatakan pembatasan usulan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pada 2027.

Ia menjelaskan, asumsi APBD 2027 masih bersifat fluktuatif, sehingga seluruh usulan harus melalui proses penyaringan ketat, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota.

"Semua sudah dikurasi. Kami ingin program yang ada ini dijalankan sesuai kemampuan keuangan daerah," ujar Syahruddin.

Perwakilan Kecamatan Bontang Barat, Edi Pasilan, berharap Pemkot Bontang benar-benar merealisasikan program yang telah masuk dalam daftar prioritas. Ia menyebutkan, sebelumnya terdapat ratusan usulan dari berbagai kelurahan di wilayahnya.

"Total usulan sekitar 300-an. Setelah dikurasi, tinggal tiga, dan akhirnya hanya satu per kecamatan. Kami ingin ini benar-benar dijalankan," kata Edi.

Di kesempatan yang sama, perwakilan Kecamatan Bontang Utara, Jaffar, kembali menekankan pentingnya perbaikan akses jalan menuju Bontang Kuala.

Menurutnya, setiap bulan akses tersebut terendam air laut selama sekitar 10 hari, bahkan sering terjadi saat jam aktivitas masyarakat sedang tinggi.

"Ini sudah sangat mendesak. Tahun ini terlewat, tahun depan harus dibangun," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Bontang Selatan juga menegaskan pentingnya pembangunan kantor Kelurahan Berbas Pantai. Mereka menilai pelayanan publik seharusnya didukung dengan gedung permanen yang layak.