17 Ribu Rumah Warga Miskin di Bontang Bakal Dipasangi Plang, Dilepas Bantuan Hilang

BONTANG – Pemkot Bontang berencana memasang plang atau stiker di setiap rumah penerima bantuan sosial. Pemasangan bertujuan sebagai bentuk transparansi sekaligus memudahkan proses verifikasi.

Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan program pembuatan plang akan diusulkan melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat agar bisa dijalankan tahun depan. Plang tersebut nantinya akan memuat informasi bantuan yang diterima penghuni rumah. Mulai dari bantuan pusat, provinsi, daerah, hingga perusahaan. Jika mengacu pada data penerima bansos, maka Pemkot akan memasang sekira 17 ribu plang warga miskin di Bontang.

"Kami usulkan plang itu tahun depan. Jadi warga miskin bisa dideteksi juga masuk dalam pendataan geospasial," ucap Agus Haris, Senin (28/9/2026).

Saat plang terpasang nantinya,  warga tidak boleh melepas papan informasi tersebut. Jika larangan diabaikan, maka penerima harus menerima  konsekuensi penghentian program bantuan sosial.

"Kalau dicabut plang itu, maka akan menerima konsekuensi kehilangan bansos," tegasnya.

Diketahui, total ada 17 ribu warga miskin di Bontang hasil verifikasi tim beberapa waktu lalu. Pemerintah bahkan telah mendata masing-masing penerima manfaat, baik itu Bantuan Cadangan Pangan, Program Keluarga Harapan, hingga pemberian BLT dari Pemerintah Kota Bontang.

"Plang ini berfungsi sebagai informasi publik. Jadi orang tahu warga tersebut sudah dapat bantuan. Tinggal yang belum itu diintervensi," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kota Bontang mengalami penurunan drastis pascaverifikasi berlapis yang dilakukan tim pada Senin (28/9/2026).

Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menerangkan, verifikasi berlapis ini dilakukan untuk memastikan agar penerima manfaat kategori fakir miskin tidak membengkak.

Hasil verifikasi lapangan, untuk penerima Agustus 2026 bahkan kategori fakir miskin turun drastis. Data di awal, khusus fakir miskin berjumlah 2.882 menjadi 688 orang atau sekitar 76 persen.

"Setelah dicek di lapangan faktanya kan menurun drastis. Ini pentingnya verifikasi berlapis. Karena tidak mungkin ada penambahan fakir miskin," ucap Agus Haris.