Dewan mengusulkan pemerintah membentuk aturan daerah terkait ekonomi kreatif. Aturan ini dibutuhkan agar pemerintah memiliki dasar hukum untuk mendukung program ekonomi kreatif sesuai visi dan misi kepala daerah.
Rencana pemerintah menerbitkan 8 kelurahan baru mendapat protes dari DPRD Bontang. Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang menilai, pemerintah tak perlu terburu-buru memekarkan wilayah.
Ketua DPRD Bontang ikut bangga dengan raihan hasil audit keuangan Pemkot Bontang dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim.
Keluhan pelaku UMKM yang tak dapat berjualan di gelaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-42 se- Kaltim mendapatkan tanggapan dari Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menghadiri penandatanganan pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan Negeri Bontang, Selasa (4/5/2021).
Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam mendorong Pemkot segera melengkapi fasilitas penunjang Kantor Imigrasi Bontang agar menjadi Kantor Imigrasi kelas lll.