PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Grafika Pariwara
Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG- Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris meminta pihak sekolah yang menahan ijazah murid untuk mengembalikan paling lambat pekan ini.
BONTANG- Anggaran senilai Rp29 miliar disiapkan untuk pengadaan 3 ribu tablet pintar pada 2025 ini oleh Pemerintah Kota Bontang.
BONTANG- Program belanja seragam gratis untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan SMP di Kota Bontang dipastikan berjalan tahun ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdibud) Bontang telah menganggarkan Rp 11,5 miliar untuk pengadaan kegiatan ini.
BONTANG- Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris miris melihat daerahnya kekurangan tenaga pengajar. Isu itu sudah menjadi kabar yang didengar sejak dirinya duduk di DPRD Bontang.
Ancaman krisis guru di Bontang membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan putar otak. Disdikbud berencana menggunakan skema outsourcing untuk merekrut guru baru.
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Bontang harus mendirikan 3 kelas darurat untuk aktivitas belajar mengajar. Lokasi kelas darurat berada di aula pertama dan kedua, kemudian di halaman musala. Hal itu dikarenakan kurangnya Ruang Kelas Belajar (RKB).
Program seragam sekolah gratis dari Pemkot Bontang bagi peserta didik SD dan SMP baik negeri atau swasta akan kembali berjalan di 2025 ini. Namun program ini hanya menyasar siswa baru, padahal Walikota Bontang terpilih Neni Moerniaeni bersama wakilnya Agus Haris menjanjikan seragam gratis bagi suluruh siswa.
BONTANG- Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang mengeluarkan edaran terkait jadwal pembelajaran selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah atau 2025 masehi.
Proyek Ruang Kelas Baru (RKB) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 002 Bontang Barat menambah daftar kegiatan pembangunan yang tak selesai hingga masa kontrak berakhir. Kontraktor pelaksana proyek senilai Rp6 miliar diberikan waktu ekstra untuk menyelesaikan pekerjaan, namun dengan konsekuensi membayar denda berkisar Rp 300 juta.
