Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Julfansyah mengungkapkan keprihatinannya terhadap seringnya pemerintah daerah menggelar bimbingan teknis (bimtek) yang dianggapnya tidak efektif.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Julfansyah, menekankan perlunya pembenahan dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan daerah.
Anggota DPRD Kutai Timur, Julfansyah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik penempatan jabatan di dinas yang sering kali tidak transparan. Ia menilai bahwa banyak jabatan yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan kompetensi.
Keterbatasan listrik di Desa Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), masih menjadi masalah serius bagi warga. Hingga saat ini, penduduk setempat hanya mengandalkan mesin genset untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari.
Dalam perannya sebagai pengontrol pemerintah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Julfansyah, mengingatkan pentingnya tugas DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur, Eddy Markus Palinggi, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah dinas terkait untuk membahas aspirasi masyarakat mengenai sarana dan prasarana umum, khususnya di Kecamatan Sangat Utara.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) saat ini tengah menggelar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Anggota DPRD, Yan, menekankan bahwa proses ini tidak hanya melibatkan instansi pemerintah seperti Satpol PP dan kepolisian, tetapi juga masyarakat setempat untuk memastikan aturan yang dihasilkan relevan dan efektif.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah melakukan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Raperda tersebut merupakan usulan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai langkah pembaruan dari Perda Nomor 3 Tahun 2007.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim). Syaiful Bakhri kembali menegaskan komitmennya untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Konektivitas internet di Kutai Timur, terutama di daerah-daerah terpencil, masih menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya pelajar.