Dampak Corona, Pemkot Subsidi Warga Miskin Rp 500 Ribu dan Gratiskan Air Bersih Selama 3 Bulan

KLIKBONTANG.COM -- Pandemi Corona memberi dampak bagi siapa saja. Apalagi, warga kurang mampu dan pekerja informal lainnya. Perekonomian terpuruk akibat corona virus (Covid-19). Pemkot bersama DPRD Bontang pun sepakat akan memerhatikan kondisi sosial dan ekonomi akibat wabah ini.

Kebijakan terbaru, Pemkot bakal memberikan bantuan dana tunai Rp 500 ribu bagi Kepala Keluarga kurang mampu di Bontang. Terhitung 3 bulan, mulai Mei, Juni, sampai Juli. Di dalamnya ada sembako dan jaringan gas.

“Alhamdulillah, DPRD juga sepakat akan memberikan bantuan uang tunai Rp 500 ribu bagi kurang mampu,” ujar Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni kepada KlikKaltim.com Selasa (31/3).

Berdasar basis data warga kurang mampu di Bontang, Kalimantan Timur mencatat ada 8.510 kepala keluarga (KK). Sementara, 4.708 KK sudah mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah pusat setiap bulannya.

“Ada 4.708 KK sudah dapat sembako dari pusat. Nah, masih ada 3.802 KK yang akan disasar mendapatkan Rp 500 ribu per bulan,” jelas Neni.

Proses aturan dan payung hukum sudah mulai disusun. Termasuk mengumpulkan data kelompok warga yang benar-benar pantas mendapatkan bantuan ini. Angka 3 ribuan warga tidak menutup kemungkinan termasuk para penjual pentol, ojek online dan pekerja informal lainnya.

“Mereka-mereka (pekerja informal) ini kan paling terasa dampaknya akibat Corona. Mereka perlu mendapatkan perhatian. Data kami himpun. Dinas Sosial juga sudah bergerak. Terutama payung hukumnya dan teknis penyalurannya,” urai Neni.

Bukan itu saja, Neni bilang, Pemkot sudah berkoordinasi dengan PDAM Tirta Taman Bontang untuk menggratiskan tagihan air selama 3 bulan.

“Penggratisan ini nanti dibahas tersendiri sama PDAM. Teknisnya mereka lebih paham. Mudahan ini bisa meringankan beban ekonomi masyarakat Bontang,” jelas dia.

Kebijakan menjaga jarak (social distancing) dan bekerja dari rumah (work from home) yang didengungkan pemerintah sejak pekan lalu diikuti banyak pengusaha dan lembaga negara, tidak terkecuali pemerintah.

Upaya itu dimaksudkan guna mencegah penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Namun, bagaimana nasib pekerja sektor informal?

Sebut saja, tukang ojek yang mengandalkan rezeki dari pesanan antar dan jemput para pekerja. Kemudian, pedagang makanan di sekitar perkantoran yang menanti perut lapar para pekerja.

Tentunya, kata Neni pendapatan mereka sangat bergantung dengan aktivitas fisik di luar rumah. Artinya, kebijakan WFH di tengah pandemi corona barang pasti mengganggu kantong pendapatan mereka.

Ia menilai ancaman penurunan pendapatan pekerja informal ini berpotensi ‘mengantar’ mereka ke jurang kemiskinan. Di sisi lain, kebijakan WFH di tengah pandemi memang tak terelakkan