Pansus Opsi Terakhir Urai Minimnya Kinerja Perusda Bermasalah

DPRD Kaltim - Yoyok S
02 Januari 2020
Pansus Opsi Terakhir Urai Minimnya Kinerja Perusda Bermasalah Ketua Komisi II, Veridiana Huraq Wang

KLIKKALTIM.com - Perusahaan daerah (Perusda) Provinsi Kaltim disebut - sebut menurun. Dalam temuan Komisi II, DPRD Kaltim. Anggota Dewan menemukan laporan keuangan yang tidak memuaskan.

Salah satunya PT MBS dari beberapa Perusda yang diduga kuat tak memberikan kontribusi maksimal.
Kendati beberapa waktu lalu, jajaran Komisi II melakukan hearing bersama dengan Biro ekonomi. Anggota DPRD Kaltim hanya sebatas melakukan konfirmasi temuan tersebut.

"Rekomendasi hasil pertemuan memang akan diteruskan biro ekonomi untuk melakukan evaluasi menyeluruh," ujar ketua komisi II, DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang saat dikonfirmasi media ini (31/12/2019).

Dalam dialog bersama beberapa waktu lalu itu, pembahasan anggota Dewan hingga memunculkan perombakan dijajaran Direksi Perusda terlebih PT MBS.  Hal itu lantaran Perusda tersebut tak lagi melakukan aktivitas perekonomian bahkan, kantor Perusda tersebut dalam temuan Dewan tak lagi beroperasi.

Lebih lanjut kata Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) itu. Ditemukan adanya rangkap jabatan di dalam perusahaan plat merah tersebut. Selain menjadi Direksi, pengurus pucuk organisasi Perusda itu juga menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalam Pemda Kaltim terlebih di Biro Ekonomi Setda Kaltim. Kendati demikian, Veridiana sapaannya itu enggan menyebut ASN yang rangkap jabatan itu.

"Ini kan salah satu evaluasi dari kami yang harus ditindaklanjuti. Bagaimana struktur organisasi Perusda bisa maksimal sementara diposisi lain pengurus Perusda menjadi pejabat ASN, ya tidak bisa berkonsentrasi jadinya," tandas Anggota Dewan dua periode itu.


Opsi perombakan yang muncul dalam hearing tersebut diminta mendapat tanggapan balik dari Biro Ekonomi dan Perusda di Kaltim dalam pertemuan lanjutan dengan Komisi II DPRD Kaltim bulan Januari tahun depan (2020).

"Wacana Pansus (Panitia Khusus) memang ada muncul, tapi itu opsi kalau hasil evaluasi dan rekomendasi kami tidak dijalankan," pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR