23 Juli 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Ini Penjelasan Rita Widyasari Soal Kenaikan Hartanya


Ini Penjelasan Rita Widyasari Soal Kenaikan Hartanya
Bupati Kukar, Rita Widyasari. (FACBOOK RITA WIDYASARI)

KLIKKALTIM.COM- Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait gratifikasi tercatat memiliki peningkatan kekayaan sekira Rp 210 miliar dalam LHKPN selama kurun empat tahun.

Bupati Rita pun memberikan penjelasan lewat akun facebook-nya. Rita melaporkan kekayaannya terakhir kali pada 29 Juni 2015. Sebelumnya, dia melaporkan kekayaannya pada 23 Juni 2011 dan terlihat ada penambahan angka mencapai Rp 210 miliar.

Lanjut Rita, selisih cukup besar diakuinya berasal dari ketidaktahuannya mengenai apa yang harus dilaporkan ke KPK. Pada pelaporan 2010, yang kemudian diterbitkan dalam catatan berita negara pada 2011, Rita mengaku berinisiatif melapor ke KPK. Saat itu dia melapor dalam kaitan dengan pencalonannya sebagai Bupati Kukar.

"Tahun 2010 itu saya melapor sendiri. Saya laporkan beberapa hal, termasuk hasil tambang dan batu bara," tulis Rita lagi.

Lalu, di 2014, Bupati Rita melapor lagi. Dalam pelaporan pada 2014 ini, dia dimintai klarifikasi oleh KPK mengenai tanah tambang dan perkebunan itu. "Saya ditanya mengenai tanah itu. Tanah memang tidak saya laporkan karena saya tidak tahu, saya tahunya yang perlu dilaporkan itu hasilnya saja," kata Rita.

"Petugas KPK bertanya, 'Berapa Bu kalau dijual.' Saya bilang saja untuk tanah tambang ya Rp 150 miliarlah karena dulu pernah ada orang mau menawar segitu. Plus lain-lain, jadilah ketemu angka penambahan lebih dari Rp 210 miliar itu," sambungnya.

Rita menjelaskan perubahan signifikan dalam dua pelaporan yang berselisih empat tahun itu murni karena tanah tambang dan sawit tidak dia laporkan dalam laporan awal. "Jadi bukan karena macam-macam, saya beli ini dan itu. Bukan," ujar Rita.

Berikut kutipan lengkap penjelesan Rita Widyasari di akun facebook pribadinya yang di-posting sekira sejam lalu.

"saya juga banyak ditanya kok bisa kekayaan saya di LHKPN meningkat tinggi 2010 sebesar 28M, 2015 sebesar 236m, saya beritahukan karena saat saya menjadi bupati pertama saya tidak tau cara menghitung harta, harta 2010 adalah harta sebelum sy jadi bupati,sy ada melaporkan hasil dr tambang milik saya dan sawit yang milik saya,

pada 2014 sy diminta klarifikasi lhkpn KPK dikantor gubernur, tak ada yg bertambah dlm harta saya, hanya tanah atas sawit dan tambang yang saya punya itu harus di hitung bukan hanya hasilnya produksinya dilaporkan, saya bingung jg jawab, lalu kata petugas lhkpn anggap aja kalau ada yg beli lahan sawit dan lahan batubara kira2 berapa ya saya jawab rasanya pernah ada yg mau beli tambang saya 150m-200m dan kalau sawit gak ada yg pernah tawar anggap aja 25-50m kali harganya,nah cek saja karena itulah harta saya meningkat tajam berlipat2 padahal ini perkiraan saja, bisa di cek lhkpn saya

yg kedua dan jg sebenarnya tanah tambangkan bukan hak kami , akan jd milik pemda jika sudah tidak produksi, tapi kata lhkpn ini aset, jadi dikirakan harganya, dan kemudian dg staf LHKPN yg saya ingat namanya Hasan memasukannya ke dalam laporan kekayaan perkiraan harga tersebut,

saya buat status ini agar tidak terlalu menuduh bahwa harta saya naik tajam karena jadi bupati, tak ada penambahan harta yang signifikan naik sejak saya jadi bupati pertama hingga kini,apapun itu saya minta maaf dg seluruh rakyat Kukar, makasih dukungannya dan saya hormat dengan lembaga KPK, saya akan koorperatif mengikuti tahapan proses KPK,khusus perempuan jgn takut masuk politik, wass"

Reporter : Zaenul Fanani    Editor : Rama Dwi Pradipta



Comments

comments


Komentar: 0