20 Februari 2020

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Dua Tuntutan Mahasiswi di Kantor Kemendikbud RI, Desak DPR RI Sahkan RUU PKS


Dua Tuntutan Mahasiswi di Kantor Kemendikbud RI, Desak DPR RI Sahkan RUU PKS
Dua Tuntutan Mahasiswi di Kantor Kemendikbud RI, Desak DPR RI Sahkan RUU PKS

KLIKKALTIM.com -- Aksi yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Anti Kekerasan (Gerak Perempuan) menggelar aksi simbolik di depan kantor Kemendikbud RI, Jakarta ((10/2/2020). Aksi simbolik mahasiswa itu melawan kekerasan seksual yang kerap dialami mahasiswa di dalam kampus.
 
Unjukrasa (unras) yang didominasi perempuan muda itu menuntut, Menteri Pendidikan Nadiem Makariem membuat aturan tegas di lembaga kampus terkait zona bebas dari pelecehan dan kekerasan seksual dalam kampus.
 
Kehadiran mereka adalah bentuk solidaritas untuk Bunga di Padang, Agni di Yogyakarta, Lara di Bali, Rose di Depok, Putri dan Ayu di Yogyakarta, Yasmin -Diana -Amana - Iklima di Medan, Alma dan Ratih di Malang, Dia - Gia - Iriana dan Vani di Semarang, AS - BB - DK - CL, dan F di Bandung,  EP di Lampung, X di Gorontalo dan korban lainnya yang teraibaikan.
 
"Mereka adalah kawan-kawan kami yang menjadi korban kekerasan seksual dari pihak-pihak yang menyalahgunakan kuasanya untuk memperdaya dan menjerat korban," ujar Humas Gerak Perempuan, Latiefah Widuri Retyaningtyaz kepada media ini melalui sambungan telepon genggam (13/2/2020).
 
Gerak Perempuan menyebut cara para pendidik kerap mendiskriditkan dan melabeli Mahasiswa sebagai biang. Padahal menurut mereka, kesadaran pelaku tak adil melihat perempuan yang sebenarnya menjadi korban.
 
"Para pelaku itu adalah Dosen yang dianggap supel dan asik dalam mengampu mata kuliah," tambah Alumnus Fakultas Isipol, Unmul itu.
 
Dalam riset lapangan yang dilakukan Gerak Perempuan itu, pelaku datang dari Dosen pembimbing tugas akhir, Dosen berprestasi, Dosen Senior, Ketua Jurusan dan Teman KKN.
 
Selain itu, ditemukan pula Dokter di klinik kampus, Pejabat Akademik maupun staff kemahasiswaan, Mahasiswa Senior dan Mahasiswa sebaya.
 
"Kawan-kawan kami telah memberanikan diri untuk bersuara. Namun, ternyata hal itu tidak cukup bagi kampus untuk berpihak, mengusut tuntas kasusnya dan menindak tegas pelaku. Bahkan, korban kembali di stigma, diminta mencabut laporan dan beresiko menerima serangan balik dari pelaku," tambahnya.
 
Salah satu kejadian yang menimpa Bunga, mahasiswi Universitas Negeri Padang di awal tahun 2020. Pada 15 Januari, Bunga melaporkan kasusnya ke Kepolisian Daerah Sumatra Barat. Namun, kampus justru meminta Bunga untuk mencabut laporan dan mengancam akan men-drop-out jika hal tersebut tidak dilakukan.
 
Menurut Tyaz sapaannya, kampus menganggap kasus Bunga terlalu remeh, dengan menyatakan kasus yang lebih parah dari apa yang Bunga alami pun tidak sampai ke kepolisian.
 
Padahal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini dipimpin Menteri Nadiem Makarim telah meluncurkan program nasional yakni, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.
 
Namun, semangat bebas dari kekerasan seksual sama sekali tidak tercantum sebagai pilar untuk mewujudkan kampus menjadi ruang bagi kemerdekaan berpikir dan berkreasi.
 
Padahal, program seperti penelitian atau riset, praktek lapangan, pemagangan yang digadang-gadang menjadi unggulan konsep Kampus Merdeka, tidak jarang justru menjadi modus bagi pelaku kekerasan seksual untuk menjerat korban.
 
Setelah melalui protes dan tuntutan dari gerakan pembela korban, saat ini beberapa kampus telah mengeluarkan SOP atau Pedoman untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
 
Tentu saja hal tersebut merupakan capaian dalam mendorong kampus melihat isu kekerasan seksual sebagai isu yang serius. Namun, perjuangan untuk mewujudkan kampus aman dan bebas kekerasan seksual belum selesai karena struktur sosial dan budaya di dalam ruang kampus sendiri yang masih kuat men-stigma korban sehingga menjauhkannya dari akses keadilan.
 
"Disinilah Kemendikbud mengambil sikap tegas untuk berpihak pada korban dan menyatakan kepada seluruh civitas akademik, bahwa Kampus Merdeka adalah Kampus yang Bebas dari Kekerasan Seksual," tambahnya Alumnus Mahasiswa Pasca Sarjana UI, Magister HI FISIP, Konsentrasi Masyarakat Transnasional, Depok.
 
Adapun tuntutan Getak Perempuan antara lain yakni, kepada Rektor Universitas Negeri Padang untuk meminta maaf kepada korban karena telah mengabaikan kasusnya dan mencabut ancaman DO pada Korban, dan menegakkan peraturan kampus untuk mencegah dan Menangani kekerasan seksual.
 
Lebih lanjut, kepada Kepolisian Daerah Sumatra Barat, untuk mengusut tuntas pelaporan Bunga dan menindak tegas pelaku.
 
Selain itu, kepada Kemendikbud merumuskan dan menetapkan aturan bagi Kampus di Indonesia untuk memiliki sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang komprehensif dan berpihak pada korban. Ditambahnya, keharusan mendirikan Lembaga Independen yang khusus menindak kasus kekerasan seksual di kampus-kampus.
 
"Kepada Legislator di senayan untuk segera mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," pungkas Aktivis perempuan tersebut.
 
Sebagai informasi, kendati direspon secara pribadi dari Nadiem Makarim, sudah seyogyanya ketegasan Itu juga diikuti seluruh civitas akademika kampus di Indonesia.
 
Reporter : Yoyok S    Editor : Liah Mulyono



Comments

comments


Komentar: 0