23 Juli 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

PWI Kaltim Minta BPK Tak Tutup Ruang Pewarta


PWI Kaltim Minta BPK Tak Tutup Ruang Pewarta
Suasana diskusi yang digagas BPK RI Perwakilan Kaltim

KLIKKALTIM.COM - Keterbukaan Informasi adalah suatu hal mutlak bagi publik tak terkecuali kepada wartawan. Hal itu dijelaskan Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur (Kaltim), Intoniswan, Senin 8 Juli 2019 di kantor Perwakilan, Lantai 2, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). 

Menurut Pimpinan Redaksi media online lokal itu menjelaskan. Kerja jurnalistik para pewarta adalah mengumpulkan bahan untuk membuat berita yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui media massa baik berbasis elektronik, cetak dan online. 

"Kami sebagai pewarta terkadang sulit mendapatkan data informasi dari BPK Kaltim, apalagi konfirmasi pejabatnya," keluh Intoniswan.

Lebih lanjut Inton sapaan wartawan senior itu menjelaskan, profesi pewarta, wartawan atau jurnalis dilindungi Undang Undang. Perusahaan Pers sebagai penerbit berita juga mendapat porsi yang sama sebagai pihak pengelola berita. 

"Kesulitan kami di lapangan tak ayal membuat insan media memperoleh data dari pihak lain diluar BPK," ujarnya.

kendati BPK Kaltim memiliki ruang media center, namun menurut Inton sebagai sarana informasi bagi pewarta tak begitu optimal. Kecepatan pewarta dalam melakukan konfirmasi dan verikasi acapkali terbentur rentang kendali atau birokrasi kala pewarta melakukan konfirmasi kepada narasumber berkompeten di BPK Kaltim sesuai petunjuk kaidah jurnalistik. Maklum saja, konfirmasi tersebut terkait anggaran Negara, dengan begitu produk berita memiliki keakurasian yang komplit. 

"Kami berharap BPK Kaltim lebih transparan kepada Jurnalis," terangnya. 

Menanggapi hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Perwakilan BPK Provinsi Kaltim, Agung Hartono mengatakan, pihaknya dalam memberikan data informasi cukup terbuka kendati dalam memperoleh data, didahului dengan lebih dulu mengisi form permohonan pengajuan data informasi apa saja dan untuk kepentingan apa saja. 

"Kepada siapapun kami terbuka, contohnya dengan mahasiswa pasca sarjana untuk kepentingan karya ilmiah tesis dan ketika selesai, kami meminta tesis itu untuk arsip BPK Kaltim," ujar Agung mengklarifikasi pernyataan yang dirasakan sama para jurnalis lainnya.

Pria asal Wonogiri, Jawa Tengah itu juga menjelaskan, terkait hasil audit maupun pemeriksaan yang dilakukan BPK Kaltim. Proses Audit BPK tidak bisa langsung diumumkan lantaran dapat mendistorsi penyelidikan. Setelah temuan fix didapat maka BPK dapat memberikan data informasi tersebut kepada masyarakat terlebih media. 

Untuk diketahui, Rekomedasi temuan BPK menilai laporan Instansi Pemerintahan dengan beragam opini yakni, Wajar tanpa pengecualian/WTP (unqualified opinion) lalu Wajar dengan pengecualian/WDP (qualified opinion), Tidak wajar (adversed opinion) dan Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion). 

Tidak semua lembaga dapat diaudit keuangannya, misalnya lembaga Kejaksaan dan TNI - Polri."Silahkan saja memohon data informasi dari kami, Humas Kami siap memberikan informasi data diluar status informasi negara yang dirahasiakan," ungkapnya. 

 

 

Reporter : Yoyok Sudarma    Editor : Marki



Comments

comments


Komentar: 0