14 November 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Aksi di Lamin Etam, Mahasiswa; Tangkap dan Penjarakan Pengusaha Batubara Nakal


Aksi di Lamin Etam, Mahasiswa; Tangkap dan Penjarakan Pengusaha Batubara Nakal
Aksi gabungan mahasiswa di depan Lamin Etam.

KLIKKALTIM.COM - Puluhan gabungan mahasiswa Kaltim melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda. Mereka meminta Pemprov Kaltim mengambil sikap tegas terhadap perusahaan tambang nakal. Gabungan yang menamakan diri Komite Lawan Perusak Lingkungan Kaltim itu secara bergantian menyampaikan orasi politiknya.

Gabungan Organisasi internal dan eksternal Mahasiswa itu juga membentangkan spanduk di pagar Lamin Etam. Selain pernyataan sikap mahasiswa, pertunjukan seni musik dan puisi juga dilakukan. Ada pula beberapa orang yang membagikan selebaran kepada pengguna jalan di depan ruas jalan utama ibukota Kaltim itu. 

Humas Komite Lawan Perusak Lingkungan, Aswin menjelaskan, kasus kematian warga di lubang tambang telah mencapai 35 jiwa. Sebagian besar korban meninggal masih anak-anak sekolah dasar.

Menurut Aswin, Pemrov Kaltim tak tegas menindak pengusaha tambang yang melanggar PP 78 tentang Jaminan reklamasi tambang. Terdapat 8.725 IUP di Kaltim yang tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang dan 18 ribu lubang tambang yang dibiarkan terbuka yang mengancam keberadaan warga didekat lokasi tambang. 

"Di mana dana reklamasi untuk menutup lubang tambang itu?” kata Mahasiswa, Unmul semester akhir tersebut.

Aswin mengutip data Jaringan Advokasi Tambang Kaltim (Jatam). Menurut data itu, Kaltim turut menyumbang lahan konsesi dengan luasan 9,3 juta hektare dikuasai tambang batubara. Sementara luasan wilayah Kaltim hanya 12.7 juta hektare. Lahan tersisa itu harus dibagi dengan tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, jalan, pasar, taman bermain dan permukiman. 

Sebanyak 1.404 IUP di keluarkan Provinsi Kaltim. Berdasarkan data BPS, angka penduduk miskin di Kaltim pada September 2018 berjumlah 222.390 jiwa. Tambang batubara dianggap tak menetes ke bawah. Yang ada malah biaya pemulihan lingkungan Kaltim membebani anggaran daerah. 

"Bahkan CV SSP yang menghancurkan Kelurahan Sanga Sanga mendapat izin perpanjangan. Harusnya pengusaha yang tidak menjalankan PP 78 tahun 2010 dan Perda nomor 8 tahun 2013 tak dibiarkan tetap beroperasi. 

"Tangkap dan penjarakan pemilik perusahaan yang menyebabkan meninggalnya  35 jiwa di lubang tambang," jelasnya.

Aswin menegaskan, Pemprov kehilangan akal dalam melawan perusahaan batubara di Kaltim. Barometernya adalah pernyataan Kadis ESDM Kaltim yang terkesan lepas tangan. 

"Pemrov Kaltim melalui Dinas ESDM justru menyalahkan orangtua yang sudah kehilangan nyawa anaknya. Ini ada pejabat yang tak memiliki hati nurani,” ucapnya. (*)

Reporter : Yoyok Sudarma    Editor : Marki



Comments

comments


Komentar: 0