19 November 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Lawan PT IBP, Kaltim Disarankan Tempuh Jalur Politik


Lawan PT IBP, Kaltim Disarankan Tempuh Jalur Politik
Koordinator Jatam Nasional Merah Johansyah

KLIKKALTIM.COM - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Nasional (Jatamnas) Merah Johansyah memastikan, tidak akan ada pejabat daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan bersuara nyaring dengan meninggalnya Ahmad Setiawan. Penyebabnya satu, raksasa di balik PT Insani Bara Perkasa (IBP). 

PT IBP adalah bagian dari houlding PT Resource Alam Indonesia. Houlding ini bergerak di bawah bendera Rain Group, konglomerasi yang dipimpin oleh Pintarso Adijanto. 

Bisnis keluarga Pintarso naik ke permukaan sejak namanya masuk sebagai pemilik salah satu pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta. PT IBP hanyalah salah satu unit usaha keluarga konglomerat itu di bidang pertambangan. Unit usaha lainnya adalah, pariwisata, perkebunan dan energi. Gurita bisnis Adijanto di Indonesia saat ini memasuki generasi ketiga. 

“Itu fakta. IBP adalah milik konglomerat nasional. Bisnisnya menggurita hingga nasional dan menyentuh orang-orang penting,” kata Merah Johansyah. 

Jadi, kata Merah, pendekatan hukum sepertinya tidak mungkin dilakukan. Sebab, Kementerian ESDM dan jajaran di bawahnya tentu akan saling melemparkan tanggung jawab. Itu sudah menjadi habit dari kementerian itu. Jadi, jangan membuang waktu dengan upaya menempuh jalur hukum. 

Saat ini, kata Merah, Presiden Joko Widodo sedang mengatur kabinet periode keduanya. Warga Kaltim melalui gabungan NGO atawa lembaga swadaya masyarakat (LSM) bisa melakukan aksi, meminta Presiden tak menjadikan Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Kaltim menilai bahwa, program kementerian lingkungan tak menyelesaikan permasalahan di daerah mereka. 

“Bikin aksi di daerah. Minta Presiden tak mengangkat Menteri Siti memimpin Kementerian Lingkungan Hidup. Itu langkah politik,” kata aktivis yang pernah menjadi Dinamisator Jatam Kaltim itu. 

Sebab, kata Merah, melihat kuatnya pondasi keluarga Adijanto, jalur hukum akan sulit untuk ditempuh. Tetapi, bila Kaltim bisa memberi tekanan secara politik. Misalnya, memaksa Presiden untuk mempertimbangkan pilihannya terhadap menteri, maka siapapun yang nantinya ditunjuk akan lebih memperhatikan kasus yang saat ini sedang terjadi. 

Menurutnya, kasus kematian orang di lubang tambang adalah masalah lingkungan hidup. Sebab, perusahaan tak selesai dengan urusan reklamasi. Kalau perusahaan taat dengan undang-undang dan melakukan reklamasi setelah selesai menggali, maka lubang tambang yang merenggut nyawa itu tidak akan ada. 

“Urusan 1.700 lebih lubang tambang itu akan selesai kalau pendekatan dilakukan secara politik. Kementerian pasti akan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Dengan dukungan penuh anggaran nasional, pasti akan selesai. Tapi, pendekatannya harus tepat,” ucapnya. 

Untuk diketahui, galian lubang bekas tambang di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menelan korban. Ahmad Setiawan (10) tenggelam di lubang bekas tambang di Jalan P Suryanata, Gang H Saka, RT 16, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Sabtu, 22 Juni 2019. Sekira Pukul 13.00 Wita, diketahui korban bersama teman-temannya mendatang bekas galian lubang tambang tersebut usai mengaji.

"Neneknya yang temukan sandal dan baju korban di dekat lubang. Lalu neneknya kembali ke permukiman, memberi kabar kepada warga lainnya," ucap Heri Isnanto, warga sekitar.

Lantas saja kejadian tersebut membuat pihak keluarga korban sangat terpukul. Hingga sejauh ini penanganan korban masih belum ada oleh pemerintah maupun pihak perusahaan tambang terkait.

Koordinator Inspektur Tambang Dinas ESDM Kaltim Deni Wibawa menuturkan, lubang maut yang merengut nyawa Ahmad Setiawan dimiliki oleh PT Insani Bara Perkasa (IBP) telah ditutup sejak 2013 silam. Namun kolam berlokasi di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, kembali terbentuk Maret 2019.

Deni mengatakan, pihaknya tidak mengetahui perusahaan atau oknum yang membuka kembali lubang yang telah ditutup PT IBP tersebut.

“Lokasi tersebut sudah ditutup. Termasuk penutupan lubang bekas tambang atau back filling sampai selesai tanpa meninggalkan genangan sama sekali. Telah dilakukan dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan atau LUPL dan laporan triwulan satu 2019,” ungkap Deni dalam peninjauan, Senin, 24 Juni 2019.

Deni menyebutkan , informasi tersebut didapatkannya dari PT IBP. Berdasarkan laporan yang diterima ESDM Kaltim, perusahaan tak pernah membuka kembali lubang yang telah ditutup dan direklamasinya. Namun dia menegaskan, areal itu berada dalam otoritas dan tanggung jawab PT IBP. Karena perusahaan belum menyerahkan kembali pengelolaan lahan pada pemerintah. 

Atas dasar itu, kata dia, salah satu tugas perusahaan tambang batu bara yang memegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B) itu adalah mengawasi areal yang ditambangnya. Pun dari segi pengawasan operasional dan penilaian kinerja perusahaan, kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah pusat. 

“Kewenangan berada di pusat. Harusnya pemerintah pusat menegur PT IBP,” tuturnya.

 

Reporter : Marki    Editor : Marki



Comments

comments


Komentar: 0