23 Juli 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Herdiansyah Hamzah: Pemprov Tak Punya Rasa Kemanusiaan


Herdiansyah Hamzah: Pemprov Tak Punya Rasa Kemanusiaan
Herdiansyah Hamzah

KLIKKALTIM.COM - Pengamat Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengatakan, secara hukum ada dua bentuk penanganan yakni administrasi dan pidana. Untuk penerapan sanksi administrasi, menjadi kewenangan pemerintah sebagai pihak yang memberikan izin usaha pertambangan (IUP). 

Namun, Pemerintah sepertinya tidak belajar dari pengalaman. Kejadian hilangnya nyawa manusia di lubang tambang yang terus berulang, salah satunya disebabkan ketiadaan ketegasan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi administrasi. Menurutnya, perusahaan yang wilayah konsesinya memakan korban jiwa, layak diberikan sanksi aministrasi berupa pencabutan IUP. "Lubang yang memakan korban itu akibat kewajiban reklamasi yang tidak dilalukan," terangnya.

Sedangkan, sanksi pidana menjadi domain aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Dosen Fakultas Hukum Unmul Samarinda itu melanjutkan, dirinya heran sekaligus kecewa kasus hilangnya nyawa manusia di lubang tambang ini cenderung dibiarkan begitu saja. Seperti diabaikan dan didiamkan. Menurutnya, itu menghina rasa keadilan publik, terutama para keluarga korban. Jelas peristiwa itu pidana, bisa dikenakan sangkaan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain mati. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. 

Dimana letak kelalaiannya? Pertama, kelalaian dikarenakan kewajiban reklamasi yang tidak dilakukan, sehingga lubang yang ditinggalkan menelan korban jiwa. Kedua, kelalaian akibat prinsip kehati-hatian yang tidak dijalankan. Misalnya, tidak adanya pemasangan rambu tanda bahaya dan pagar pembatas sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 5550.K/26/M.PE/1995.

Lelaki yang akrab disapa Castro itu menambahkan, pemerintah (Pemprov Kaltim) sama sekali tak memiliki sense of humanity atau rasa kemanusiaan terhadap hilangnya nyawa manusia di lubang tambang. Sisi kemanusiaannya sudah mati. Jika mereka mau, upaya sanksi tegas secara administratif itu bisa dilakukan, pun demikian dengan sanksi pidana, mereka bisa berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendorong upaya penyelesaiannya. Tapi semua tidak dilakukan. 

"Mereka tuli dan buta dengan rasa keadilan publik," tegasnya. (*)

 

*Berita ini mengalami pengeditan pada isi berita. Pemkot Samarinda diubah menjadi Pemprov Kaltim. Saat ini, kewenangan pengurusan izin dan pengawasan pertambangan ditangani oleh Pemprov Kaltim melalui Dinas ESDM. 

Reporter : Yoyok Sudarma    Editor : Marki



Comments

comments


Komentar: 0