25 Juni 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Raperda Zonasi Pesisir Dihentikan


Koalisi Masyarakat Sipil Desak Raperda Zonasi Pesisir Dihentikan
Herdiansyah Hamzah

KLIKKALTIM.COM - Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Pemprov Kaltim untuk menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Seperti diketahui, proses pembahasan Konsultasi Publik Dokumen Antara RZWP3K Kaltim, Rabu, 22 Mei 2019. 

Menurut mereka, agenda ini disebut sebagai upaya percepatan kesiapan dokumen sebagai dasar pengesahan Perda RZWP3K.

"Tentu ini langkah yang terburu-buru, mengingat masih begitu banyak hal yang bermasalah dalam upaya pembahasan Perda RZWP3K tersebut. Untuk itu, kami meminta secara tegas agar pembahasan Perda RZWP3K dan segala bentuk kegiatannya, dihentikan sampai konsolidasi data dilakukan," ujar juru bicara koalisi, Yohana Tiko.

Ada beberapa tuntutan koalisi gabungan ICEL, FWI, Prakarsa Borneo, STABIL, Jaringan Advokat Lingkungan (JAL), JATAM Kaltim, WALHI Kaltim, KBCF, AMAN Kaltim, Pokja30,  Aksi Kamisan, LALINGKA, Kelompok Nelayan Balikpapan, Pusat Studi Hukum Sumber Daya Alam (PSH-SDA) Fakultas Hukum Unmul, Nomaden Insitute, Naladwipa Insitute, Prodi Ilmu Sosiatri/ Pembangunan Sosial FISIP Unmul, Japsika, (jaringan pembangunan Sosial Kalimantan), Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Unmul ini yang mendasari penghentian keseluruhan kegiatan pembahasan Perda RZWP3K ini.

Hal itu demi keberlangsungan ruang hidup, terutama di pesisir dan pulau pulau kecil yang kian hancur akibat keserakahan modal dan investasi serta salah urus Pemerintah selama ini.

Yang pertama ialah prinsip kehati-hatian harus dikedepankan karena RZWP3K menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Khususnya masyarakat yang berada di kawasan pesisir dan menggantungkan hidup pada ruang wilayah pesisir dan laut.

Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan naskah rancangan Perda. Setidaknya 80 persen KLHS tidak sinkron dengan Perda.

"Ada kesan KLHS hanya menjadi stempel keabsahan Perda, sehingga benar salah bukan lagi menjadi masalah pokok yang diutamakan. Ini jelas logika sesat, sebab KLHS jelas harus menjadi dasar penyusunan Perda, bukan sebaliknya. Dalam KLHS lah akan tergambar bagaimana kondisi faktual wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan bagaimana desain perlindungan dan upaya untuk menjaganya dari aktivitas yang berdampak kerusakan terhadap ekosistemnya," jelas Tiko.

Lalu, konsultasi publik yang sedianya digelar lebih didominas insitusi Pemerintah. Diketahui, dari 129 undangan 88 diantaranya unsur pemerintah, masyarakat sipil hanya diwakili 12 lembaga. Serta terdapat 11 perusahaan yang juga ikut diundang. 

"Sementara masyarakat terdampak seperti nelayan, masyarakat pesisir tidak ikut diundang. Hal ini mengabaikan partisipasi warga di wilayah pesisir dan pulau-pukau kecil. Nampak terkesan hanya untuk menggugurkan kewajiban  dan menunjukkan cacat secara formil dalam proses pembahasan Perda. Padahal pada prinsipnya partisipasi warga dalam proses penyusunan rancangan Perda RZWP3K ini adalah hal yang mutlak dilakukan mengingat persoalan ini menyangkut hajat hidup dan keselamatan ruang hidup masyarakat pesisir," bebernya.

Kemudian, Ketua Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah menambahkan, belum adanya overlay peta data antara Rancangan Perda RZWP3K dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim. Akibatnya, keseluruhan dokumen Rancangan Perda RZWP3K kurang sejalan dengan dokumen Perda RTRW. 

"Jika tidak, rentan dengan konflik norma (conflict of norm) sehingga dianggap cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar)," ucap Castro, sapaan akrabnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Pansus Raperda RZWP3K DPRD Kaltim yang merupakan representasi rakyat untuk tidak terburu-buru mensahkan perda ini dan menunda pembahasannya. Hal itu juga akan memberi Ruang partisipatif seluas luasnya pada masyarakat pesisir dalam memberi masukan dan pendapatnya. 

Diketahui pula, masa kerja Pansus akan berakhir pada 4 Juni 2019 setelah perpanjangan.

"Pansus perlu perombakan pansus dengan memasukkan anggota DPRD yang baru terpilih dengan mempertimbangkan keterwakilan asal daerah pemilihan terutama yang berasal dari dapil Pesisir untuk menyerap aspirasi seluas-luasnya dari masyarakat," kata Castro. (*)

Reporter : NR Syaian    Editor : Marki



Comments

comments


Komentar: 0